JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi VIII Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) berencana memanggil Kementerian Sosial, Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB), Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, dan
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Pemanggilan ini terkait bencana banjir
di DKI Jakarta.
"Komisi VIII DPR RI akan segera melakukan dua hal, pertama mengundang Kemensos, BNPB, Gubernur Banten, dan Gubernur DKI Jakarta," ujar anggota Komisi VIII dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil, di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (18/1/2013).
Pemanggilan pihak-pihak tesebut, menurut Nasir, diperlukan untuk mendengar dan mengetahui langsung langkah Kemensos dan BNPB dalam melindungi dan melayani para pengungsi akibat banjir. Selain itu, pemanggilan dilakukan berkaitan dengan status Jakarta yang diumumkan menjadi darurat banjir hingga akhir Januari 2013.
Usulan pemanggilan ini sudah disampaikan ke pimpinan Komisi VIII. "Saya sudah mengusulkan hal itu kepada pimpinan Komisi VIII agar Senin depan semuanya bisa hadir," ucap Nasir.
Nasir mengatakan Gubernur DKI Jakarta dan Gubernur Banten diharapkan bisa memaparkan titik-titik mana saja di daerahnya yang menjadi prioritas dalam upaya penanggulangan banjir. "Komisi VIII ingin memfasilitasi agar di lapangan antara gubernur dan kementerian bisa sinkron," ucapnya.
"Komisi VIII DPR RI akan segera melakukan dua hal, pertama mengundang Kemensos, BNPB, Gubernur Banten, dan Gubernur DKI Jakarta," ujar anggota Komisi VIII dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil, di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (18/1/2013).
Pemanggilan pihak-pihak tesebut, menurut Nasir, diperlukan untuk mendengar dan mengetahui langsung langkah Kemensos dan BNPB dalam melindungi dan melayani para pengungsi akibat banjir. Selain itu, pemanggilan dilakukan berkaitan dengan status Jakarta yang diumumkan menjadi darurat banjir hingga akhir Januari 2013.
Usulan pemanggilan ini sudah disampaikan ke pimpinan Komisi VIII. "Saya sudah mengusulkan hal itu kepada pimpinan Komisi VIII agar Senin depan semuanya bisa hadir," ucap Nasir.
Nasir mengatakan Gubernur DKI Jakarta dan Gubernur Banten diharapkan bisa memaparkan titik-titik mana saja di daerahnya yang menjadi prioritas dalam upaya penanggulangan banjir. "Komisi VIII ingin memfasilitasi agar di lapangan antara gubernur dan kementerian bisa sinkron," ucapnya.
